LSM DAN NEGARA

Praktikum ke-8                                                                                    Hari/tanggal    : Senin, 22 April 2013

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                                Ruangan                      : 2.13

LSM DAN NEGARA

Philip Eldridge

Iis Setiana/G34120092

Asisten        : 1. Bernardine Anita W.          / F24090072

 2. Pamila Adhi Annisa      / I14100064

Resume

Secara terminologi, LSM berasal dari kata Non Gonvernmental Organization (NGO), tetapi nama itu diganti menjadi LSM/LPSM. Hampir setiap LSM cenderung mengadopsi profil karakter nonpolitik yang kini telah berhasil menjadi sebuah saluran absah partisipasi sosial dan politik. Dalam usaha pengembangan masyarakat, umumnya LSM/LPSM menyelenggarakan program-program pembangunan berskala kecil di berbagai bidang, irigasi, air minum, puskesmas, pertanian dan program-program yang meningkatkan penghasilan seperti kerajinan tangan. Mobilisasi semacam ini telah menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

LSM dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi pengeras suara masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah. Dalam kegiatannya LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam program yang pemerintah jalankan. Namun, pemerintah juga harus tetap berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kelompok-kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri. LSM memperoleh biaya operasional terbesar dari donor  luar negeri, seperti Bank Dunia dan pemasukan dari kegiatan konsultasi dan program-program ekonomi, publikasi serta sumbangan dari pengusaha-pengusaha Indonesia.

Terdapat tiga model pendekatan yang dilakukan LSM dalam hal menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia, yakni pertama “Kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput”. Model ini membatasi diri pada upaya untuk memepengaruhi kebijakan melalui badan- badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. Contohnya LSM Bina Swadaya dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS). Kedua, “Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput”. LSM pada model ini biasanya memiliki hubungan baik dan berpengaruh terhadap jaringan militer dan birokrasi serta memantau secara saksama perkembangan politik di Jakarta. Contoh LSM Lembaga Studi Pembangunan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Ketiga, “Penguatan di tingkat akar rumput”. LSM pada model ini biasanya menjalani kontak minim dengan badan-badan milik pemerintah dan lebih menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa kelompok ini akan mampu melahirkan sebuah gerakan masyarakat yang kuat meskipun tidak terstruktur secara informal. Contohnya Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSHB) dan Masyarakat pinggir kali di Gondolayu.

Analisis Bacaan

1. Pengertian birokratisme dan contohnya.

Birokaratisme adalah gejala persoalan yang muncul akibat adanya perkembangan birokrasi yang disebabkan para anggota birokrasi bertindak berbeda dengan maksud sebenarnya (berbeda dari ciri birokrasi). Contohnya adalah:

1. Pemerintah menetapkan UU Keormasan Tahun 1985 sebagai kontrol terhadap LSM, yang seharusnya bekerja dengan lancar tetapi dipersulit dengan prosedur yang baru.
2. Pemerintah menciptakan struktur paralel yang bertujuan memobilisasi kelompok-kelompok sasaran seperti pemuda, petani, dan wanita. Ini membuktikan bahwa tujuan pemerintah tidak sesuai dengan enam ciri-ciri birokrasi menurut Weber, 1954. Yang dimana pemerintah telah pandang bulu dalam menjalankan tugasnya. Dalam kenyataannya, organisasi-organisasi bentukan pemerintah ini pada umumnya sekedar menjadi wadah kosong yang tak didukung masyarakat.
3. Pemerintah terlalu membatasi ruang gerak untuk menyampaikan aspirasi dari LSM sehingga LSM kesulitan dalam melaksanakan program- program yang dapat mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
4. Pemeritah menarik ulur LSM, di satu sisi pemerintah menghambat kelangsungan proses program- program yang akan dijalankan oleh LSM, namun di sisi lain pemerintah malah memanfaatkan LSM.
5. Banyaknya LSM yang masih ketergantungan terhadap program pemerintah yang memang menjadi tolak ukur kelemahan dalam organisasi LSM.
6. Tindakan yang dilakukan oleh Sekkab dalam hubungannya dengan donor luar negeri sering kali tidak mengikuti prosedur yang berlaku, seperti keketatan persyaratan yang tak harus dipenuhi pada setiap tahap.

2. Bentuk alternatif birokrasi yang ada

Bentuk alternatif birokrasi yang paling sesuai untuk diterapkan adalah pengorganisasian pengelolaan kegiatan dalam bentuk Jejaring Kolaborasi, yaitu LSM/LPSM. Dalam bacaan, membuktikan bahwa penerapan jejaring ini sesuai, karena dapat terdiri dari berbagai pihak yang berbeda, seperti jejaring kolaborasi antar birokrasi pemerintah dengan pihak organisasi bukan pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  itu sendiri. LPSM/LSM dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk alternatif dan birokrasi. Karena, berdasarkan sebab tumbuhnya birokrasi (Schoorl,1982).

1) LSM/LPSM telah mengalami proses Integrasi yaitu telah berhasil mengintegrasikan kedua pendekatan, yaitu pendekatan ‘pembangunan’ dan pendekatan ‘mobilisasi’.

2) LSM/LPSM telah mengalami pembesaran skala yang dimana sekarang telah menjadi luas dan didukung masyarakat.

3) LSM/LPSM merupakan hasil dari proses Diferensiasi.