SITUASI SOSIAL DUA KOMUNITAS DESA DI SULAWESI SELATAN

MK. Sosiologi Umum (KPM 130)                         Hari & Tanggal : Senin, 22 April  2013

Praktikum Ke:   9                                              Ruangan          : RK CCR 2.07

“SITUASI SOSIAL DUA KOMUNITAS DESA DI SULAWESI SELATAN”

Dena Santa Prasasti (B04120001)

Asisten: Kasfy Allama (I34100107)

Intisari bacaan 2

            Komunitas Maricaya Selatan terdiri dari 3 lapisan yang terdiri dari beberapa golongan. Tiga lapisan masyarakat yakni lapisan ekonomi mampu  dan lapisan atas yang terdiri dari golongan pejabat dan kelompok profesional (10%), lapisan ekonomi menengah dan lapisan sedang yang teridiri dari golongan alim ulama, pegawai, dan pedagang (60%), dan lapisan ekonomi miskin serta lapisan bawah yang terdiri dari golongan buruh (30%).

            Masyarakat Maricaya Selatan memandang pendidikan sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Minat membaca juga cukup besar di kalangan masyarakat. Para golongan atas dan menengah memiliki perpustakaan pribadi, sebagai  memupuk pengetahuan serta untuk menimbulkan kesan bahwa pemiliknya seorang terpelajar.  Mayoritas penduduk juga Islam (75.6%) dan Protestan (20%) sisanya Hindhu dan Budha.

            Komunitas Desa Polewali terdiri dari kedudukan pemangku adat yang dipegang oleh seorang Bugis, sedangkan alim ulama ada ditangan orang Bugis dan orang Mandar. Kelompok pejabat dan pegawai terdiri dari orang Mandar dan Toraja. Secara ekonomi,  dapat diklasifikasikan masyarakat “kaya” (35%) terdiri dari pemangku ilama dan pejabat, “sedang” (55%) terdiri dari para pegawai dan pedagang, dan “miskin” terdiri buruh(10%).

            Terdapat perbedaan cukum mencolok dalam gaya hidup golongan tersebut. Para masyarakat “kaya” , pemangku ulama, hidup lebih lugas, sehingga mereka berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan yang tinggi. Di kalangan masyarakat “kaya” pejabat gaya hidup mereka terkesan mewah dan mengikuti gaya hidup remaja di kota besar.  Sedangkan di kelas “sedang” lebih sederhana. Namun pendidikan dalam masyarakat ini adalah hal yang mereka junjung tinggi.

           

Analisis bacaan 2

1.Diagram stratifikasi masyarakat Maricaya Selatan

Miskin lapisan bawah

30%

Pejabat dan kelompok profesional

10 %

Lapisan atas dan kaya

 

Buruh

           

Ekonomi menengah

60%

Alim ulama, pegawai, pedagan

 

Ulama pemangku adat, pejabat

10%

Buruh

55%

Lapisan atas dan kaya

Miskin lapisan bawah

Ekonomi menengah

Pedagang

Diagram stratifikasi masyarakat Polewali

35%

 

2. Dalam bacaan “Situasi Sosial Dua Komunitas Desa di Sulawesi Selatan” tidak di jelaskan secara langsung mobilitas yang terjadi. Namun jika dilihat dari komunitas Maciraya Selatan, golongan mayoritas mencoba menerobos dinding antar golongan sehingga terbentuk pola pergaulan akrab dengan golongan minoritas. Dan juga mereka melakukan pergaulan sosial yang bersifat antar golongan sehingga hal ini bisa menimbulkan mobilitas vertikal. Komunitas Polewali sendiri, dilihat dari segi pendidikannya, masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan agar mendapatkan tempat terhormat dalam kehidupan mereka di kemudian hari. Hali ini bisa menimbulkan mobilitas vertikal ke atas.

3. Masyarakat tanpa stratifikasi tidak mungkin terjadi, karena dalam masyarakat pasti slalu ada perbedaan,  dari perbedaan tersebut, sebagai contoh sederhana, bagi yang memiliki sesuatu yang berharga lebih banyak, maka dianggap oleh yang lain berkedudukan dalam lapisan atas dan begitu pula sebaliknya. Sehingga stratifikasi sosial slalu menyertai suatu masyarakat, baik yang modern maupun tradisional.

LSM DAN NEGARA

Praktikum ke-8                                                                                    Hari/tanggal    : Senin, 22 April 2013

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                                Ruangan                      : 2.13

LSM DAN NEGARA

Philip Eldridge

Iis Setiana/G34120092

Asisten        : 1. Bernardine Anita W.          / F24090072

 2. Pamila Adhi Annisa      / I14100064

Resume

Secara terminologi, LSM berasal dari kata Non Gonvernmental Organization (NGO), tetapi nama itu diganti menjadi LSM/LPSM. Hampir setiap LSM cenderung mengadopsi profil karakter nonpolitik yang kini telah berhasil menjadi sebuah saluran absah partisipasi sosial dan politik. Dalam usaha pengembangan masyarakat, umumnya LSM/LPSM menyelenggarakan program-program pembangunan berskala kecil di berbagai bidang, irigasi, air minum, puskesmas, pertanian dan program-program yang meningkatkan penghasilan seperti kerajinan tangan. Mobilisasi semacam ini telah menjamur di berbagai negara, termasuk Indonesia.

LSM dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjadi pengeras suara masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan kebijaksanaan kepada pemerintah. Dalam kegiatannya LSM memberikan pengaruh kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam program yang pemerintah jalankan. Namun, pemerintah juga harus tetap berusaha mencegah bangkitnya keterlibatan masyarakat yang didasarkan pada kelompok-kelompok yang secara murni mengandalkan kekuatan sendiri. LSM memperoleh biaya operasional terbesar dari donor  luar negeri, seperti Bank Dunia dan pemasukan dari kegiatan konsultasi dan program-program ekonomi, publikasi serta sumbangan dari pengusaha-pengusaha Indonesia.

Terdapat tiga model pendekatan yang dilakukan LSM dalam hal menjalin hubungan dengan pemerintah Indonesia, yakni pertama “Kerjasama tingkat tinggi : pembangunan akar rumput”. Model ini membatasi diri pada upaya untuk memepengaruhi kebijakan melalui badan- badan pemerintah yang secara langsung berkepentingan. Contohnya LSM Bina Swadaya dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS). Kedua, “Politik tingkat tinggi: mobilisasi akar rumput”. LSM pada model ini biasanya memiliki hubungan baik dan berpengaruh terhadap jaringan militer dan birokrasi serta memantau secara saksama perkembangan politik di Jakarta. Contoh LSM Lembaga Studi Pembangunan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Ketiga, “Penguatan di tingkat akar rumput”. LSM pada model ini biasanya menjalani kontak minim dengan badan-badan milik pemerintah dan lebih menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat. Mereka berkeyakinan bahwa kelompok ini akan mampu melahirkan sebuah gerakan masyarakat yang kuat meskipun tidak terstruktur secara informal. Contohnya Kelompok Studi Bantuan Hukum (KSHB) dan Masyarakat pinggir kali di Gondolayu.

Analisis Bacaan

1. Pengertian birokratisme dan contohnya.

Birokaratisme adalah gejala persoalan yang muncul akibat adanya perkembangan birokrasi yang disebabkan para anggota birokrasi bertindak berbeda dengan maksud sebenarnya (berbeda dari ciri birokrasi). Contohnya adalah:

1. Pemerintah menetapkan UU Keormasan Tahun 1985 sebagai kontrol terhadap LSM, yang seharusnya bekerja dengan lancar tetapi dipersulit dengan prosedur yang baru.
2. Pemerintah menciptakan struktur paralel yang bertujuan memobilisasi kelompok-kelompok sasaran seperti pemuda, petani, dan wanita. Ini membuktikan bahwa tujuan pemerintah tidak sesuai dengan enam ciri-ciri birokrasi menurut Weber, 1954. Yang dimana pemerintah telah pandang bulu dalam menjalankan tugasnya. Dalam kenyataannya, organisasi-organisasi bentukan pemerintah ini pada umumnya sekedar menjadi wadah kosong yang tak didukung masyarakat.
3. Pemerintah terlalu membatasi ruang gerak untuk menyampaikan aspirasi dari LSM sehingga LSM kesulitan dalam melaksanakan program- program yang dapat mendukung program pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.
4. Pemeritah menarik ulur LSM, di satu sisi pemerintah menghambat kelangsungan proses program- program yang akan dijalankan oleh LSM, namun di sisi lain pemerintah malah memanfaatkan LSM.
5. Banyaknya LSM yang masih ketergantungan terhadap program pemerintah yang memang menjadi tolak ukur kelemahan dalam organisasi LSM.
6. Tindakan yang dilakukan oleh Sekkab dalam hubungannya dengan donor luar negeri sering kali tidak mengikuti prosedur yang berlaku, seperti keketatan persyaratan yang tak harus dipenuhi pada setiap tahap.

2. Bentuk alternatif birokrasi yang ada

Bentuk alternatif birokrasi yang paling sesuai untuk diterapkan adalah pengorganisasian pengelolaan kegiatan dalam bentuk Jejaring Kolaborasi, yaitu LSM/LPSM. Dalam bacaan, membuktikan bahwa penerapan jejaring ini sesuai, karena dapat terdiri dari berbagai pihak yang berbeda, seperti jejaring kolaborasi antar birokrasi pemerintah dengan pihak organisasi bukan pemerintah yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  itu sendiri. LPSM/LSM dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk alternatif dan birokrasi. Karena, berdasarkan sebab tumbuhnya birokrasi (Schoorl,1982).

1) LSM/LPSM telah mengalami proses Integrasi yaitu telah berhasil mengintegrasikan kedua pendekatan, yaitu pendekatan ‘pembangunan’ dan pendekatan ‘mobilisasi’.

2) LSM/LPSM telah mengalami pembesaran skala yang dimana sekarang telah menjadi luas dan didukung masyarakat.

3) LSM/LPSM merupakan hasil dari proses Diferensiasi.

SISTEM PONDOK

Praktikum ke-7                                                                                    Hari/tanggal    : Senin, 15 April 2013

MK Sosiologi Umum (KPM 130)                                Ruangan                      : 2.13

SISTEM PONDOK

Wariso Ram

Iis Setiana/G34120092

Asisten        : 1. Bernardine Anita W.          / F24090072

 2. Pamila Adhi Annisa      / I14100064

Resume

Sebagian migran sirkuler berasal dari rumah tangga desa yang hidup serba tidak cukup. Keadaan ini mendorong mereka melakukan usaha mandiri secara kecil-kecilan dengan modal tidak begitu besar dan peralatan yang tidak mahal. Para migran sirkuler bergerak dalam bidang "usaha sisa". Para migran sirkuler menghimpun banyak tenaga migran sirkuler dari desa/daerah asal untuk bekerjasama membentuk suatu sistem pondok. Azas kerukunan atau azas kekelargaan menjadi sendi utama, walaupun tujuan utama sistem pondok adalah keuntungan ekonomi.

Berdasarkan besarnya sumbangan tenaga kerja migran sirkuler, sistem pondok dapat digolongkan dalam empat kelompok. Pertama, sistem pondok gotong royong. Dalam sistem pondok ini setiap anggota mempunyai kedudukan sama.  Jumlah anggota kelompok rata-rata kecil, antara 8-12 orang dan hubungan dalam kelompok kuat. Kelompok ini terbentuk dari kesepakatan beberapa penduduk desa untuk membentuk kerjasama dalam jual beli. Kedua, sistem pondok rumah tangga. Jumlah anggota dalam sistem ini biasanya sedikit karena jenis usaha ini tergolong usaha rumah tangga. Antara pemilik pondok boro dengan para pembantunya terdapat hubungan yang dilandasi azas kekeluargaan. Sistem ini biasanya menggunakan tenaga migran sirkuler yang berasal dari desa yang jauh. Pemilik pondok menyediakan penginapan beserta jaminan hidup kepada para migran sirkuler dengan alasan mereka dapat membatu dalam proses produksi agar selesai dalam waktu singkat.

Ketiga, sistem pondok usaha perseorangan. Dalam sistem pondok ini telah dikenal diferensiasi tenaga yang bertugas dalam proses produksi (karyawan) dengan tenaga yang bertugas dalam pemasaran (penjual). Keempat, sistem pondok sewa. Dalam sistem pondok ini pemilik pondok tidak melibatkan diri dalam kegiatan produksi ataupun pemasaran barang. Para migran sirkuler yang tinggal di pondok boro berperan sebagai penyewa. Hubungan yang terjadi antara pemilik pondok boro dengan migran sirkuler adalah hubungan sewa menyewa, maka hubungan tersebut agak renggang. Dilihat dari jenis kegiatan yang dilakukan oleh penghuninya, pondok boro dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu pondok boro buruh, pondok boro penjual dan pondok boro produksi.

Analisis Bacaan

1. Identifikasi grup

1)      Grup migran sirkuler yang berjualan keramik pada sistem pondok gotong royong. Grup ini terbentuk atas dasar kesepakatan para migran sirkuler untuk melakukan kerjasama dalam jual beli hasil kerajinan keramik.

2)      Grup migran sirkuler yang bekerja di pondok boro dalam sistem pondok rumah tangga. Grup ini terbentuk karena para anggota saling membutuhkan satu sama lain. Pemilik pondok menyediakan pondok untuk para migran sirkuler agar mereka membantu bekerja dalam proses produksi.

3)      Grup migran sirkuler produksi tahu dalam sistem pondok usaha perseorangan. Grup ini terbentuk karena adanya diferensiasi tenaga yang bertugas dalam proses produksi (karyawan) dengan pemasaran hasil produksi (penjual).

4)      Grup migran sirkuler produksi tahu dalam sistem pondok sewa. Grup ini terbentuk karena adanya sewa-menyewa antara para migran sirkuler yang tinggal di pondok (penyewa) dengan pemilik pondok.

2. Dasar pembentukan grup

Dasar pembentukan grup dalam bacaan adalah adanya kepentingan bersama, yaitu keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan kesamaan nasib (hidup tidak cukup dan minim modal untuk berwira usaha) mendorong bergabung membentuk sebuah grup (sistem pondok).

Obat Kumur

Lomba Menulis “Kisah Sang Mantan” berhadiah Laptop

Lomba Menulis “Kisah Sang Mantan” berhadiah Laptop

Deadline: 15 Maret 2013

Mengenang mantan sepertinya udah jadi tren masa kini. Emang sih, kesannya kalau ingat dia melulu itu jadi  #susahMOVEON. Tapi mau gimana lagi kalau emang kenangan ama si mantan begitu #TAKTERLUPAKAN.  Nah, daripada waktu kamu habis sia-sia cuma buat nginget si mantan tanpa ada manfaatnya, mendingan kamu ikutan lomba cerpen  #kisahSANGMANTAN!!!!

Syarat-syarat:

1. Cara ikutannya gampang, tinggal tuliskan kisah unik kamu dengan sang mantan atau boleh fiktif juga kok, setebal 7-10 halaman, spasi 2, font Times New Roman ukuran 12 pts, ukuran kertas A4, justified, margin 4-3-3-4 (dalam sentimeter).
2. Kirimkan karya original kamu ke: lombadiva@gmail.com. info lengkap»

BioSel [Fwd: Solusi banjir mengikuti hukum alam]

Solusi banjir jakarta sebedanrnya ga perlu susah2 amat,

dan juga tidak harus terlalu istimewa dengan biaya mahal, seperti membuat

deep tunnel maupun giant sea defence,

pertama, mengikuti hukum alam 'kekekalan massa' yang dirumuskan dengan

persamaan kontinuitas:  input massa = output massa + perubahan massa

tersimpan (untuk suatu sistem hidrologi yang dibatasi sebagai 'drainage

area').  input massanya air hujan dan outputnya limpasan atau runoff

yang mengalir ke sungai dan akhrnya ke laut.

berapa besar input hujan setiap terjadinya:  ukurannya 1 mm hujan per

luasan 1 meter persegi = volume air satu liter, dan kalau luasannya 1 km2

akan sama dengan 1000 (seribu) meter kubik.  mulai senin 14 Jan sampai 17

Jan yl hujan sebenarnya hanya 95 mm/24jam.  sebenarnya ini bukan hujan

yang besar2 amat.  tapi coba hitung volume air yang dihasilkan dalam

sehari sebagai input untuk Jakarta (661 km2) ataupun untuk Ciliwung (340

km2 sampai sta manggarai).  untuk mudahnya, hitung untuk hujan 100

mm/24jam saja (ini pasti terjadi setiap tahun untuk wilayah jabodetabek),

maka untuk jakarta dihasilkan volume air per hari 661 ribu m3 dan untuk

ciliwung 340 ribu m3).  dengan kondisi tutupan lahan urban jakarta saat

ini, lebih dari 90% (praktis 100%) air hujan ini melimpas di permukaan,

dan karena kondisi yang relatif datar, debit output << debit input,

sehingga volume air yang menggenang relatif besar yang menyebabkan

genangan banjir.  Saya perkirakan, volume genangan banjir ini lebih dari

50% dari input hujan.  Singkatnya, sebagai solusi sederhana untuk

mengatasi banjir ini diperlukan tempat parkir air hujan dalam kawasan

drainage area untuk menampung perubahan simpanan air selama hujan terjadi

(24 jam!).  artinya untuk setiap km2 drainage area diperlukan  rerata

kolam tampung air/polder sebesar 500 m3.  jadi untuk jakarta saja

diperlukan sekitar 661 polder ukuran 500 m3.

di mana polder demikian bisa diperoleh?

convensional, polder ini bisa dibuat dipermukaan tanah, ya seperti yang

saat ini di jakarta bisa dilihat seperti waduk melati, sunter, pluit, dsb.

 tapi dengan perkembangan kota, polder untuk parkir air ini bisa dibuat di

bawah permukaan.  yang terjadi kemarin (17-18 jan) air limpasan dari KBB

yang bobol ke Thamrin, masuk ke basement UOB Plaza.  memang tragedi,

karena telah memakan korban,  namun sebenarnya, basement parkir di banyak

gedung komersial yang volumenya lumayan besar kalau disesuaikan

rancangannya, dapat dijadikan 'polder' air banjir, tentunya dengan

pengaturan/management yang dilengkapi early warning system.  sehingga air

berlebih saat hujan ini tidak sampai menggenangi jalan2.  juga sistem

polder demikian bisaberupa jaringan yang dilengkapi dengan sistem pompa.

tentunya polder underground ini juga dapat dirancang khusus, seperti yang

dilakukan di japan (Tokyo, Osaka, Nagoya, dan Kyoto).  Underground storage

untuk urban drainagbe water ini ada di bawah taman kota, lapangan basket,

jalan raya, dan juga gedung2.  saat tidak banjir, basement ini juga

digunakan untuk penggunaan lain, seperti parkir.

sepertinya ide ini menyederhanakan, tapi memang solusi banjir jakarta

sebenarnya sederhana.  jadi ga perlu menunggu dewa Zeus jadi gubernur jkt,

karena memang bukan kompetensinya juga.

hal lain yang saya amati dari banjir jakarta ini sebenarnya sederhana.

maksudnya banyak genangan yang menyebabkan kemacetan kedalamannya hanya

beberapa cm saja, sampai 20-30 cm, dan yang lebih dari 1m tercatat hanya

80 titik untuk kejadian banjir beberapa hari ini.  artinyahanya perlu

sekitar 80 polder yang volumenya cukup besar, katakanlah volumenya >1000

m3, malah sampai 10an ribu m3.  polder demikian sebenarnya ga gede2 amat,

karena kalau dialokasikan lahan 1ha (10000m2), kalau rerata kedalamannya

5m saja, volume tampung nya sudah 50rb m3.

pertanyaannya, pengapa sampai saat ini ga dikerjakan solusi sederhana

demikian.  Ini karena biasanya orang Indo sukanya berfikir yang muluk2, ya

itu seperti deep tunnel dan giant sea defence.

From:    "Hidayat Pawitan, Ph.D." <hpawitan@ipb.ac.id>

Date:    Sat, January 19, 2013 16:42

To:      ipbstaf@yahoogroups.com

IPB Webmail http://mail.ipb.ac.id/.

http://www.ipb.ac.id/